Jakarta, cnbc indonesia pemerintah kembali merencanakan penghapusan bahan bakar minyak (bbm) jenis bensin premium (ron 88) pada 2022 mendatang. namun nyatanya, sinyal penghapusan bensin premium ini bukan baru kali ini saja, melainkan sudah sejak bertahun-tahun lalu. pertamina pun diberikan kompensasi oleh pemerintah atas selisih harga jual dan harga keekonomian bensin premium ini. nicke mengatakan, rencana penghapusan bbm premium tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan. namun, perseroan akan melanjutkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan bbm yang ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin.
Ini Alasan BBM Premium Harusnya Dihapus Sejak Tahun Lalu
Bisnis.com, jakarta ekonom senior faisal basri menyebutkan momentum yang tepat untuk penghapusan bahan bakar minyak jenis ron 88 atau premium seharusnya dilakukan sejak tahun lalu. menurutnya, momentum itu seiring dengan turunnya harga minyak dunia yang menyentuh titik terendahnya, sehingga pada saat itu harga bbm jenis ron 92 menjadi tidak terlalu mahal apabila terjadi penurunan harga. namun, selama masa pandemi dan penurunan harga minyak dunia, harga bbm di dalam negeri cenderung stabil dan tidak terjadi penurunan. pasalnya, faisal menilai tidak turunkannya harga bbm oleh pemerintah sebagai salah satu angin segar untuk pertamina agar bisa bernafas lega di tengah biaya kompensasi penyaluran bbm premium yang lambat dicairkan. cek berita dan artikel yang lain di google newssimak video pilihan di bawah ini :
Benarkah Premium Dihapus di 2021 Ini Pernyataan Menteri ESDM
Alokasi (premium) tahun depan akan tetap kita penuhi,” ungkapnya saat rapat kerja dengan komisi vii dpr ri, senin (23/11/2020). advertisement scroll to resume contentdia mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menyebut bahwa premium akan dihapus pada tahun depan. belum lama ini, mencuat kabar rencana pertamina untuk menghapuskan bensin premium di daerah jawa, madura, bali mulai januari 2021. berdasarkan peraturan ini, maka penyaluran dan distribusi premium dilaksanakan oleh bph migas dengan membagi seluruh wilayah dan kota. menurutnya, belum bisa dihapusnya penyaluran premium ini karena terkait pertimbangan daya beli masyarakat (affordability).
Premium Dihapus Masyarakat Bakal Terbebani
Bisnis.com, jakarta rencana penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium oleh pemerintah kali ini terlihat lebih serius dari wacana sebelumnya. pengamat pengamat ekonomi energi universitas gadjah mada fahmy radhi mengatakan penghapusan bbm jenis premium tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. pasalnya, subsidi premium sudah dihapuskan sejak 2015. rencana penghapusan premium, ridwan kamil minta transisi tidak merugikan masyarakatfahmy menilai rencana penghapusan premium dinilai belum tentu direalisasikan pemerintah. kendati demikian, fahmy menilai apabila pertalite juga dihapuskan akan mempunyai dampak terhadap inflasi, yang akan mengherus daya beli masyarakat.
BBM Premium Jadi Dihapus Mulai 1 Januari 2022
, jakarta anggota komisi vii dpr ri mulyanto menyatakan tidak setuju dengan kebijakan terkait penghapusan bbm jenis premium pada tahun 2022 mendatang karena berpotensi menambah beban perekonomian di tengah masyarakat. “terkait rencana premium dihapus 1 januari 2022, kami tidak sependapat di tengah pandemi yang sekarang ini,” ujar mulyanto dikutip dari antara di jakarta, senin (14/6/2021). sedangkan pada tahun 2022, masih menurut dia, belum tentu pula terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut. mulyanto menegaskan dirinya bukan anti pada bbm ramah lingkungan. mulyanto juga mempertanyakan apakah bentuj kompensasi atas penugasan pertamina untuk premium ini dialihkan ke bbm yang tersisa sehingga harganya setara harga premium.
YLKI BBM Premium Harusnya Sudah Dihapus Sejak 2003
Jakarta, menanggapi rencana pemerintah yang bakal menghapus bahan bakar minyak (bbm) jenis premium pada 2022, ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) tulus abadi menilai keberadaan bbm jenis premium seharusnya sudah dikandangkan sejak 2003, sejak pemerintah mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) lingkungan hidup nomor 141 tahun 2003 yang intinya mengatur ambang batas emisi kendaraan bermotor, yang harus menggunakan bbm jenis euro 2. apalagi saat ini tinggal beberapa negara saja yang masih menggunakan bbm jenis premium. jenis bbm yang dibuat, dipasarkan dan dikonsumsi konsumen masih jenis premium dengan oktan number (ron) 88, atau pertalite dengan ron 90. erupsi semeru, pertamina jamin distribusi bbmselain itu, masyarakat juga harus konsisten menggunakan jenis bbm yang kompatibel dengan mesin kendaraannya. “bbm kualitas rendah seperti premium kilo kalori yang terkandung berbeda jauh dengan pertamaks, sehingga akan menghasilkan energi yang rendah.
Wacana Penghapusan Premium 2021 YLKI Sebut Harusnya Sejak 24 Tahun Lalu
Wacana penghapusan premium atau bensin ron (research octane number) 88, dikabarkan bakal dilakukan pada 2021. hal ini tentu menjadi isu yang terus mencuat lantaran berkaitan dengan standar emisi gas buang. “regulasinya seperti apa, karena premium ini penugasan. sebenarnya kalau pemerintah konsisten, sejak 24 tahun silam harusnya sudah tidak ada premium,” ungkap tulus, melalui diskusi virtual (27/11). : bbm premium bakal dihapus mulai 1 januari 2021, dilakukan bertahapia melanjutkan, lantaran ketika itu telah dimandatkan untuk menggunakan minimal bbm standar euro 2.
Bensin Premium Dihapus 2021 Harga Pertalite dan Pertamax Akan Turun
Motor plus-online.com sudah lama dan mengikuti peraturan yang berlaku bahwa premium akan dihapus di 2021. namun jika bensin premium dihapus 2021 harga pertalite minta diturunkan oleh 85% masyarakat yang disurvey. premium atau bensin ron (research octane number) 88 jika merujuk standar emisi gas buang euro 2 di tanah air sejak 2005, seharusnya sudah tidak ada lagi. : asyik nih, 85 kota dan kabupaten dapat diskon pertalite seharga premium, berlaku akhir november 2020: rencana bensin premium dihapus tahun depan, para pakar sudah mendukung“regulasinya seperti apa, karena premium ini penugasan. sebenarnya kalau pemerintah konsisten, sejak 24 tahun silam harusnya sudah tidak ada premium,” ungkap tulus, melalui diskusi virtual (27/11).
